Penghapusan Sanksi Bunga Penagih Berkaitan Dengan Pasal 19 Ayat (1) UU KUP  

Oleh:

Nasikhudin

Jenis: Article from Bulletin/Magazine - ilmiah lokal
Dalam koleksi: Indonesian Tax Review vol. 8 no. 11 (2015), page 22-29.
Topik: Menteri Keuangan; sanksi administrasi; wajib paja;

Ketersediaan

Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: II40 Non-tandon: 1 (dapat dipinjam: 0) Tandon: tidak ada

Lihat Detail Induk

Isi artikel

Tanggal 13 Februari 2015 lalu Menteri Keuangan Menggunakan tentang berlakunya peraturan menteri keuangan nomor 29/PMK.03/2015 tentang Penghapusan sanksi Adminstrasi bunga yang terbit berdasarkan pasal 19 ayat (1) UU KUP. Apa dan Bagaimana penghapusan sanksi administrasi tersebut? Peraturan menteri keuangan nomor 29/PMK.03/2015 pada intinya mengatur mengenai penghapusan sanksi administrasi berupa bunga sebagaimana dijelaskan di atas. Apabila wajib pajak tidak atau kurang membayar jumlah pajak kurang dibayar yang ditagihkan melalui SKPKB, SKPKBT, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding atau putusan peninjauan kembali pada saat itu temponya dan dikenai sanksi administrasi sebesar perbulan yang ditagih melalui STP bunga penagih maka wajib pajak dapat mengajukan penghapusan menteri keuangan nomor 29/PMK.03/2015

Opini Anda

Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini!

Kembali