Penetapan PPN: Merepotkan atau Mempermudah PKP?  

Oleh:

Nasikhudin

Jenis: Article from Bulletin/Magazine - ilmiah lokal
Dalam koleksi: Indonesian Tax Review vol. 8 no. 06 (2015), page 46-53.
Topik: Direktorat Jendral Pajak; Pajak Pertambahan Nilai; Pengusaha Kena Pajak; Penerbitan Faktur Pajak; Penertiban Administrasi

Ketersediaan

Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: II40 Non-tandon: 1 (dapat dipinjam: 0) Tandon: tidak ada

Lihat Detail Induk

Isi artikel

Dewasa ini direktorat jendral pajak (DJP) semakin memperketat aturan dalam bidang pajak pertambahan nilai, terutama ketentuan mengenai pengukuhan pengusaha kena pajak dan penerbitan fatur pajak. Kebijakn ini tentu saja diambil dalam rangka mengamankan penerimaan negara, mengingat banyak kebocoran penerimaan negara akibat penerbitan FP fiktif pada masa - masa sebelumnya. Namun, sebagian masyarakat menilai bahwa pengetatan kebijakan ini justru merepotkan dan melelahkan, terutama karena sebenarnya DJP sendiri belum siap dengan infrastruktur pelaksanaan kebijakan tersebut. Apa benar demikian? mari kita coba uraikan.

Opini Anda

Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini!

Kembali