Program Keluarga Berencana di Era Otonomi Daerah  

Oleh:

Harmadi, Sonny Harry B.

Jenis: Article from Bulletin/Magazine
Dalam koleksi: Warta Demografi vol. 41 no. 04 (2011), page 8-18.
Topik: KB; sentralisasi; desentralisasi; otonomi daerah; kelembagaan

Ketersediaan

Perpustakaan PKPM Nomor Panggil: W5 Non-tandon: 1 (dapat dipinjam: 0) Tandon: tidak ada

Lihat Detail Induk

Isi artikel

Sistem sentralisasi berlaku hampir sepanjang sejarah Indonesia merdeka dan berakhir sejak pemberlakuan otonomi daerah di tahun 2001. Selama pemerintahan Orde Baru yang menganut sistem sentralistik, pemerintah menaruh perhatian besar terhadap pelaksanaan program Keluarga Berenana (KB) di bawah kewenangan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Namun saat ini, kinerja KB diakui melambat setelah era otonomi daerah dengan diserahkannya urusan KB ke pemerintah kabupaten/kota. Kelembagaan KB antar daerah sangat beragam yang menunjukkan adanya perbedaan komitmen kebijakan KB di masing-masing daerah. Otonomi daerah (desentralisasi) memberikan kewenangan bagi pemerintah daerah untuk menetapkan program dan anggaran KB, namun memungkinakan adanya variasi kebijakan antar daerah. Perbedaan tersebut pada akhirnya tercemin dalam variasi kinerja kependudukan di masing-masing daerah. Dalam konteks yang lebih luas, para pemangku kebijakan perlu menyadari bahwa demografi, kesehatan, dan KB memiliki peran penting dalam mempengaruhi pembangunan ekonomi dalam jangka panjang.

Opini Anda

Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini!

Kembali