Detail Pemerintah Harus Transparan   Oleh:  Wijaya, Ahmad Jenis: Article from Bulletin/Magazine Dalam koleksi: Warta Perundang-undangan vol. 22 no. 144 (Dec. 2014), page 14-16. Topik: Transparansi Anggaran; Pemerintah; Kebijakan; Pengalihan Subsidi Ketersediaan Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: WW41 Non-tandon: 1 (dapat dipinjam: 0) Tandon: tidak ada     Lihat Detail Induk Isi artikel Pengalihan Subsidi rawan manipulasi. Karena OGP yang mengedepankan transparansi dan partisipasi publik harus segera diterapkan di seluruh sektor. Pemerintah harus menetapkan prinsip-prinsip transparansi, partisipasi publik dan akuntabilitas dalam pengelolaan program-program (terkait pengalihan subsidi) tersebut. Pemerintahan JOKOWI-JK mengalami beban perekonomian yang dipikul sangat berat. ditandai dengan beban utang luar negeri yang terus meningkat 10 tahun terakhir, antara lain disebabkan tingkat penerimaan pajak tak tercapai (shortfall) selama tiga tahun berturut-turut. Opini Anda Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini! Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved