Desentralisasi Fiskal di Indonesia  

Oleh:

Prawirosetoto, F.X. Yuwono

Jenis: Article from Journal - ilmiah nasional - tidak terakreditasi DIKTI - atma jaya
Dalam koleksi: Jurnal Ekonomi dan Bisnis vol. 2 no. 2 (Aug. 2002), page 132-143.
Topik: Efisiensi; Globalisasi; Pemberdayaan Birokrasi; Desentralisasi Fiskal; Daya Saing

Ketersediaan

Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: JJ100.1 Non-tandon: 1 (dapat dipinjam: 0) Tandon: tidak ada

Lihat Detail Induk

Isi artikel

Pelaksanaan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah pada tanggal 1 Januari 2001 merupakan dukungan penyelenggaraan otonomi daerah melalui penyediaan sumber-sumber keuangan dalam sistem perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Terlepas dan adanya pro dan kontra terhadap revisi materi Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah (UU No. 22 Tahun 1999) dewasa ini pelaksanaan Undang-Undang tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah merupakan Iangkah strategis menuju era perdagangan bebas yang akan berdampak positif terhadap perkembangan perekonomian secara makro.

Opini Anda

Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini!

Kembali