Penegakan Hukum di Bidang Perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEE)  

Oleh:

Wulansari, Eka Martiana

Jenis: Article from Journal - ilmiah nasional
Dalam koleksi: Jurnal Legislasi Indonesia vol. 11 no. 3 (Sep. 2014), page 233-246.
Topik: Penegakan Hukum di Bidang Perikanan; Law Enforcement in the Field of Fisheries
Fulltext: JJ_11_03_2014 Eka Martiana Wulansari .pdf (3.56MB)

Isi artikel

Penegakan hukum di bidang perikanan pada dasarnya merupakan salah satu bagian dari penegakan hukum di perairan atau laut. Penegakan hukum di perairan atau laut sendiri secara umum diartikan sebagai suatu kegiatan negara atau aparaturnya berdasarkan kedaulatan negara dan/atau berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum Internasional yang bertujuan agar peraturan hukum yang berlaku di laut baik aturan hukum nasional maupun aturan hukum internasional dapat diindahkan atau ditaati oleh setiap orang atau badan hukum termasuk negara sebagai subyek hukum, dan dengan demikian dapat tercipta tertib hukum nasional maupun tertib hukum internasional. Penegakan kedaulatan dan hukum di perairan Indonesia, ruang udara di atasnya, dasar laut dan tanah di bawahnya termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya serta sanksi atas pelanggarannya, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Konvensi Hukum Internasional, dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Pengaturan tentang penegakan hukum dalam bidang perikanan di Indonesia merupakan kebijakan yang dibuat dengan tujuan untuk memecahkan masalah atau mewujudkan tujuan yang diinginkan masyarakat dengan melibatkan masyarakat dan keikutsertaan masyarakat yang dapat mempengaruhi keseluruhan proses kebijakan tersebut, mulai dari perumusan, pelaksanaan sampai dengan penilaian kebijakan. Hal ini sejalan dengan kaidah internasional tentang perlunya pengelolaan perikanan yang bertanggungjawab (Code of Conduct for Responsible Fisheries dari FAO, Tahun 1995).

Opini Anda

Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini!

Kembali