Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Mendukung Pembangunan Hukum Berbasis Hak Asasi Manusia  

Oleh:

Panggabean, Henry P.

Jenis: Article from Journal - ilmiah nasional
Dalam koleksi: Jurnal Legislasi Indonesia vol. 10 no. 2 (Jun. 2013), page 163-170.
Topik: Penegakan; Pembangunan Hukum; Korupsi; Enforcement; Law Development; Corruption
Fulltext: JJ_10_02_2013 Henry P. Panggabean .pdf (176.56KB)

Isi artikel

Penegakan hukum di bidang korupsi masih jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan bidang hak asasi manusia, sehingga membutuhkan pengembangan hukum di bidang hak asasi manusia berbasis pendekatan (RBA), termasuk pembentukan empat unsur-unsur utama seperti unsur tidak dapat dicabut, tidak dapat dipisahkan dan terkait dengan hak asasi manusia, pemberdayaan dan partisipasi; kesetaraan dan tanpa diskriminasi, serta akuntabilitas. Selain penegakan hukum terkait moral hazard yang menciptakan peradilan korupsi, pembentukan peradilan ad hoc dan pengakuan atas status Hakim ad hoc peradilan korupsi juga merupakan suatu tantangan yang belum terselesaikan.

Opini Anda

Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini!

Kembali