Moralitas Pembentukan Peraturan Daerah Dalam Upaya Mencapai Keadilan Substantif  

Oleh:

Bureni, Yunus

Jenis: Article from Journal - ilmiah nasional
Dalam koleksi: Jurnal Legislasi Indonesia vol. 10 no. 2 (Jun. 2013), page 123-132.
Topik: Moralitas; Peraturan; Keadilan; Morality; Law; Juctice
Fulltext: JJ_10_02_2013 Yunus Bureni.pdf (205.54KB)

Isi artikel

Pancasila sebagai ideologi negara mengamanatkan nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam konteks ilmu hukum, nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia diistilahkan sebagai keadilan substantif yakni keadilan yang senyatanya dirasakan oleh masyarakat. Upaya menciptakan keadilan substantif dilakukan melalui pembentukan hukum. Permasalahan mendasar tidak terjaminnya keadilan substantif dalam pembentukan peraturan daerah adalah menguatnya positivisme hukum dalam aparatur pembentuk peraturan daerah, sehingga nilai moralitas pembentukan hukum (internal morality dan ekseternal morality) dan keadilan substantif sebagai roh dalam aliran utility, sociological jurisprudence, dan hukum progresif tereliminir dalam pembentukan peraturan daerah. Oleh karena itu dalam pembentukan peraturan daerah diharapkan adanya sinergi antara integritas pemikiran positivisme hukum dengan integritas pemikiran dalam aliran utility dan sociological jurisprudence serta adanya perilaku progresif dari pembentuk peraturan daerah sehingga pembentukan peraturan daerah dapat menjamin keadilan substantif. Sinergi antara integritas pemikiran tersebut akan menciptakan sistem yang terintegrasikan secara komprehensif dalam pembentukan peraturan daerah sebagai solusi untuk pembentukan peraturan daerah dalam upaya menjamin keadilan substantif.

Opini Anda

Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini!

Kembali