Mencermati Eksistensialisme Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR): Sebuah Pergulatan Pemikiran  

Oleh:

Zamroni, Mohammad

Jenis: Article from Journal - ilmiah nasional
Dalam koleksi: Jurnal Legislasi Indonesia vol. 10 no. 1 (Mar. 2013), page 97-106.
Topik: TAP MPR; Pendapat Ahli Hukum; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; MPR; Expert Opinion Law; Law No. 12 Year 2011
Fulltext: JJ_10_01_2013 Mohammad Zamroni.pdf (208.62KB)

Isi artikel

Dengan diamandemennya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, saat ini tidak ada lagi Ketetapan MPR (TAP MPR) sebagai peraturan perundang-undangan. Pada masa lalu, setelah dikeluarkannya TAP MPRS No.XX/MPRS/1966, dikenal adanya TAP MPR sebagai salah satu peraturan perundang-undangan yang memuat pengaturan. Ketentuan adanya TAP MPR sebagai peraturan perundangundangan itu semula ditafsirkan dari bunyi Pasal 3 UUD 1945 (sebelum amandemen) yang menyatakan bahwa MPR menetapkan Undang-Undang Dasar dan garis-garis besar daripada haluan negara. Pemosisian TAP MPR sebagai peraturan perundang-undangan dalam derajat hierarkis kedua di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebenarnya hanya tafsiran MPRS saja, sebab konstitusi sendiri tidak menyebutkan secara eksplisit bahwa TAP MPR itu harus berisi pengaturan (regeling) dan berbentuk peraturan perundang-undangan. Diskursus seputar TAP MPR ini menjadi menarik untuk diangkat dalam tulisan ini dengan menghadirkan sejumlah pandangan (pendapat) ahli hukum sekaligus bagaimana TAP MPR tersebut dilihat dari perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

Opini Anda

Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini!

Kembali