Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Program Legislasi Daerah dan Kaitannya dengan Pembentukan Peraturan Daerah yang Berpihak Kepada Masyarakat  

Oleh:

Sirait, Dina M.

Jenis: Article from Journal - ilmiah nasional
Dalam koleksi: Jurnal Legislasi Indonesia vol. 10 no. 1 (Mar. 2013), page 63-72.
Topik: Instrumen; Perencanaan Pembangunan Daerah; Program Legislasi Daerah; Instruments; Regional Legislation Program; Drafting Laws and Regulations
Fulltext: JJ_10_01_2013 Dina M Sirait.pdf (207.98KB)

Isi artikel

Prolegda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. Jika dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka melalui otonomi daerah atau desentralisasi, Pemeritah Daerah dan DPRD mempunyai kewenangan yang luas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Tujuan sistem otonomi luas adalah kesejahteraan rakyat dan menempatkan Pemerintah Daerah sebagai agen perubahan. Melalui kewenangan mengatur, Pemerintah Daerah seharusnya dapat melakukan inovasi produk kebijakan politik yang antara lain berbentuk Peraturan Daerah sebagai instrumen yang menggerakkan perubahan ke arah yang lebih baik serta berpihak kepada masyarakat. Namun yang terjadi saat ini, terdapat kecenderungan menyelesaikan berbagai permasalahan melalui pembentukan Perda tanpa melihat dan menyesuaikan dengan arah agenda pembangunan daerah ke depan. Penyusunan Prolegda belum sepenuhnya mengacu pada dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJMD dan RKPD), hal ini terlihat dari belum terwujudnya harmonisasi Raperda yang ditetapkan dalam RKPD dengan Raperda yang ditetapkan dalam Prolegda.

Opini Anda

Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini!

Kembali