Detail MK Tolak Judicial Review UU MD3   Oleh:  Achmad, Gandhi Jenis: Article from Bulletin/Magazine Dalam koleksi: Gatra vol. 20 no. 48 (Oct. 2014), page 8. Topik: Judicial Review; Mahkama Konstitusi; UU MD3 Ketersediaan Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: GG5 Non-tandon: 1 (dapat dipinjam: 0) Tandon: tidak ada     Lihat Detail Induk Isi artikel Langkah PDI Perjuangan untuk meredam kolisi Merah Putih (KMP) berkuasa dalam pimpinan legislatif harus terhenti di Mahkama Konstitusi (MK). Semua lantaran MK menolak permohonan gugatan uji materi Pasal 84 Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) yang di ajukan oleh partai pimpinan Megawati Soekarnoputri ini. Menurut Mahkama, dalil permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum." Menolak permohonan untuk seluruhnya", kata ketua MK, Hamdan Zoelva, dalam persidangan, Senin lalu. Dalam pertimbangan hukum, pasal 84 UU MD3 tidak bertentangan dengan konstitusi. Sebab, dalam pasal 22e UUD 45 disebutkan bahwa pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPRD, presiden dan dan wakil presiden. "Masalah pimpinan DPR," ujar Halim Konstitusi Patrialis Akbar, ketika membacakan putusan."Hal ini Lazim dalam sistem Presidensial dengan sistem multi partai, karena sistem pengelompokan anggota DPR menjadi berubah ketika berada di DPR berdasrkan ksepakatan masing-masing," Ia menambahkan. Opini Anda Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini! Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved