Detail Polemik UU Pilkada "Masih Pajang"   Oleh:  Susilo, Joko ; Siga, Arifin Jenis: Article from Bulletin/Magazine Dalam koleksi: Warta Perundang-undangan vol. 22 no. 137 (Oct. 2014), page 8-10. Topik: Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) Pilkada; Hak rakyat; Hak Politik rakyat Ketersediaan Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: WW41.116 Non-tandon: 1 (dapat dipinjam: 0) Tandon: tidak ada     Lihat Detail Induk Isi artikel Jalannya dua perpu ini diyakini tidak akan mulus begitu saja karena kekuatan Koalisi Merah Putih yang setuju Pilkada melalui DPRD justru semakin dominan. Polemik dan perdebatan ketentuan pemilihan kepala daerah tidak langsung melalui DPRD dan langsung dipilih oleh rakyat semakin panjang setelah Presiden Susilo Bambang YUdhoyono menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) Pilkada. Hak rakyat ini suatu yang sifatnya prinsipil dan merupakan salah satu pondasi kebangsaan kita, oleh karenanya maka pengaturannya diletakan pada pasal pertama UUD 1945. Hak Politik rakyat untuk menentukan jalannya pemerintahan. Opini Anda Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini! Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved