Perpres No.75 Tahun 2014 (Payung Hukum Pembangunan Infrastruktur)  

Oleh:

Buchori, Ahmad

Jenis: Article from Bulletin/Magazine
Dalam koleksi: Warta Perundang-undangan vol. 22 no. 135 (Sep. 2014), page 14-15.
Topik: Pembangunan; Undang-undang; Infrasturktur; Perpres; Penyelenggaraan; Penyediaan

Ketersediaan

Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: WW41.116 Non-tandon: 1 (dapat dipinjam: 0) Tandon: tidak ada

Lihat Detail Induk

Isi artikel

Koordinasi antar-pemangku kepentingan diperlukan untuk menjamin akurasi penyelenggaraan percepatan penyediaan infrastruktur prioritas. Berdasarkan Prepres itu, Presiden membentuk Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPIP), yang diketuai oleh Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian, dengan anggota Menteri Keuangan (Menkeu), Menteri Perencanaan Pemabangunan Nasional/Kepala Badan Perncanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN). Menurut Perpres ini, Transaksi Penyediaan infrastruktur prioritas dilaksanakan oleh penanggung jawab program, dilaksanakan sesuai dengan rencama aksi, dan dilakukan melalui konsultasi dan koordinator intensif dengan KPPIP.

Opini Anda

Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini!

Kembali