Detail Implementasi Kuota 30% Keterwakilan Perempuan Dalam Daftar Calon Anggota DPRD Provinsi Pada Pemilu 2014   Oleh:  Susiana, Sali Jenis: Article from Bulletin/Magazine Dalam koleksi: Kajian vol. 19 no. 1 (Mar. 2014), page 1-19. Topik: affirmative action; keterwakilan perempuan; kuota 30%; Peraturan KPU Ketersediaan Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: KK13 Non-tandon: 1 (dapat dipinjam: 0) Tandon: tidak ada     Lihat Detail Induk Isi artikel Dibandingkan dengan beberapa pemilu, pengaturan kuota 30% keterwakilan perempuan dalam undang-undang yang terkait dengan pemilihan umum (pemilu) lebih banyak dan rinci, terlebih setelah dikeluarkannya Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang memasukkan kuota 30% keterwakilan perempuan sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh partai politik (parpol) peserta pemilu. Untuk tingkat provinsi, banyak parpol yang merasa tidak siap untuk melaksanakan ketentuan tersebut. Oleh karena itu, menjadi penting untuk mengetahui bagaimana implementasi kuota 30% keterwakilan perempuan dalam calon anggota legislatif (caleg) untuk DPRD provinsi pada Pemilu 2014. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara terbuka kepada narasumber dan informan penelitian, yaitu para caleg perempuan, baik yang baru menjadi caleg maupun yang saat ini telah menajdi Anggota DPRD Provinsi dan mencalonkan diri kembali serta akademisi di Provinsi Bali dan Provinsi Sulawesi Utara. Hasil penelitian menunjukkan, dari 12 parpol peserta Pemilu 2014, sebagian besar parpol dapat memenuhi ketentuan persentase keterwakilan 30% untuk perempuan. Bahkan, di kedua provinsi 1 (satu) parpol yang persentase keterwakilan perempuannya mencapai 50%. Opini Anda Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini! Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved