Model Penuntasan Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Usulan Daerah  

Oleh:

Sukarno, Makmuri

Jenis: Article from Journal - ilmiah nasional
Dalam koleksi: Jurnal Kependudukan Indonesia vol. 07 no. 02 (Jul. 2012), page 1-25.
Topik: Hak Dasar Pendidikan; Model Kebijakan; Wajib Belajar Sembilan Tahun; Komponen Isi Pendidikan; Konfigurasi Pemangku Kepentingan; Layanan Lembaga Pendidikan; Skema Bantuan; Kemitraan Stakeholders dan Peran Desa

Ketersediaan

Perpustakaan PKPM Nomor Panggil: J120.1 Non-tandon: 1 (dapat dipinjam: 0) Tandon: tidak ada

Lihat Detail Induk

Isi artikel

Salah satu strategi untuk memutus mata rantai kemiskinan adalah peningkatan pendidikan bagi penduduk, antara lain melalui penuntasan Wajib Belajar Sembilan Tahun. Tulisan yang bertolak dari penellitian tahun 2010 di tiga daerah, yaitu Wonosobo, Ciamis, dan Minahasa Selatan ini mencoba menggambarkan usulan pemangku kepentingan di daerah, untuk meningkatkan pendidikan penduduk, khususnya melalui penyelanggaraan pendidikan dasar. Tulisan ini berisi pembahasan terkait beberapa permasalahan yaitu: pertama, masalah/hambatan yang dihadapi program penuntasan pendidikan dasar di daerah menurut tiga pemangku kepentingan utama, yaitu masyarakat, pemerintah dan dunia usaha. Sumber data dari kajian pembahasan tersebut digali dengan metode wawancara mendalam. Kedua, usulan dari tiga pemangku kepentingan itu untuk menembus hambatan penuntasan dari perspektif masing-masing daerah, berdasarkan sumber data yang digali dengan metode kajian bersama. Dari kedua hal di atas, nampaklah bahwa komposisi isi pendidikan, skema pembiayaan, dan konfigurasi stakeholder yang diusulkan pemangku kepentingan di tiga daerah ternyata berbeda dengan model yang sekarang sedang berjalan.

Opini Anda

Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini!

Kembali