Politik Deliberatif dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan: Analisis Structures and Meanings Atas PP RI No. 28/ 2008  

Oleh:

Muzaqqi, Fahrul

Jenis: Article from Journal - ilmiah nasional - terakreditasi DIKTI
Dalam koleksi: Jurnal Konstitusi vol. 10 no. 01 (Mar. 2013), page 089-116.
Topik: partisipasi; demokrasi deliberatif; perencanaan pembangunan; structures and meanings analysis; participation; deliberative democracy; development planning; structures and meanings analysis
Fulltext: 089-116 JK 1001 0313.pdf (789.75KB)

Isi artikel

Atmosfir desentraliasi demokrasi menghadirkan sebuah fenomena menarik seputar menguatnya tuntutan partisipasi di aras lokal. Partisipasi itu, dalam perjalanannya, termuat secara legal dalam dua landasan hukum, yakni PP RI No. 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Di sanalah partisipasi diatur sedemikian rupa sehingga memiliki semangat perencanaan pembangunan di level daerah yang harapannya dapat memadukan pendekatan top-down dan bottom-up. Penelitian ini memfokuskan diri pada upaya untuk menganalisis dua landasan hukum tersebut dari kacamata teori dan praktik demokrasi deliberatif dimana partisipasi yang berbasis pada komunikasi intersubjektif menjadi jantung dari negara modern yang demokratis.Dalam penelusuran analisis itu, terdapat temuan-temuan yang agak mencengangkan. Bahwa Musrenbang ternyata masih kental nuansa top-downnya sehingga masih tidak laik disetarakan dengan teori maupun praktik demokrasi deliberatif. Nuansa top-down itu meliputi penyusunan rencana awal, pengendalian hingga evaluasi yang kesemuanya masih sangat elitis. Dalam hal penyusunan rencana awal bagi perencanaan pembangunan, baik RPJPD, RPJMD maupun RKPD, dilakukan oleh Bappeda. Dalam hal pengendalian, para pejabat dari level kementerian dalam negeri hingga bupati/walikota dengan melibatkan Bappeda. Dalam kesemua tahap itu, masyarakat terlibat namun cenderung hanya sebagai celah untuk mengevaluasi sebatas ketika memiliki data informasi yang akurat. Dengan kata lain, masyarakat akan kesulitan untuk turut serta mengevaluasi perencanaan yang telah dilakukan karena standar akurasi informasi tetap ditentukan oleh pemerintah.Walhasil, dengan menggunakan perangkat analisis structures and meanings analysis, penelitian tesis ini menegaskan bahwa standar-standar demokrasi deliberatif perlu untuk didesakkan ke dalam landasan hukum yang mengatur partisipasi dalam perencanaan pembangunan sehingga keputusan-keputusan yang dihasilkan dalam perencanaan itu lebih bisa mencerminkan aspirasi dari masyarakat. Bagaimanapun, demokrasi pada dasarnya adalah regierung der regierten (pemerintahan dari mereka yang diperintah). === The atmosphere of Indonesian democratic decentralization presents an interesting phenomenon about the strength of demand at the local level participation. Participation was on its way, legally enshrined in both the legal basis, namely PP RI No. 8 Year 2008 about stage, preparation procedures, control and evaluation of Regional Development Plan (in legal terminology known as Musrenbang). That's where the participation is so arranged that it gains the spirit of development planning in local areas level with the hope that it will combine top-down and bottom-up approaches. This study focuses on efforts to analyze the two legal basis from the perspective of theory and practice of deliberative democracy in which participation based on inter-subjective communication is at the heart of modern democratic state.In search of the analysis, the findings are somewhat surprising. Those are that in Musrenbang, the nuance was still top-down so that they are not worthy to be equated with the theory and practice of deliberative democracy. That top-down shade includes the initial planning, control and evaluation of which are still very elitist. In terms of the arrangement of initial planning for development either RPJPD, RPJMD or RKPD is conducted by the Regional Development Planning Agency. In terms of control, officials from the home affairs ministry level to regent/mayor including Bappeda are involved. In all the stages, the people are involved but only to give input. While in the case of the evaluation, the greatest authority remains in the hands of the relevant authorities at every level of government. People have the chance to evaluate only as far as they have accurate information. In other words, people will find it hard to participate and evaluate the planning that has been done since the standard of accuracy of the information is still determined by the government.As a result, using the structures and meanings analysis, this thesis research confirms that the standards of deliberative democracy need to thrust into the legal basis governing participation in development planning so that decisions resulting in better planning could reflect the aspirations of the people. However, democracy is essentially regierung der regierten (rule of those who governed).

Opini Anda

Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini!

Kembali