Pajak Daerah Kini dan Esok  

Oleh:

Wisanggeni, Irwan

Jenis: Article from Bulletin/Magazine - ilmiah lokal
Dalam koleksi: Indonesian Tax Review vol. 07 no. 08 (2014), page 16-21.
Topik: Desentralisasi Fiskal; Pajak Daerah; Pemerintah Daerah

Ketersediaan

Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: II40.76 Non-tandon: 1 (dapat dipinjam: 0) Tandon: tidak ada

Lihat Detail Induk

Isi artikel

Pemberlakuan Undang-Undang tentang Desentralisasi Fiskal yang diberlakukan sejak tanggal 1 Januari 2001 memberi mandat luas kepada pemerintah daerah (Pemda) untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam menyelenggarakan fungsi birokrasinya guna menaikan kesejahteraan masyarakat. Bersanding lurus dengan hal itu, melekat perluasan kewenangan pemerintah daerah mengoptimalkan penerimaan daerah berdasarkan potensi ekonomi dengan desentralisasi fiskal, daerah diberi kekuasaan lebih jauh untuk mencari alternatif sumber pembiayaan pembangunan tanpa mengurangi harapan memperoleh transfer dari pusat dalam bentuk dana pertimbangan. Selain itu dengan pajak daerah ketika pemerintah provinsi sedang berbenah diri dikarenakan sistem penarikan pajak agar dapat memperoleh hasil yang maksimal dan meminimalisasi adanya kebocoran.

Opini Anda

Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini!

Kembali