Wajib Pajak: Kontrak Karya dan Kontribusi Pajak Daerahnya  

Oleh:

Juli, Wan

Jenis: Article from Bulletin/Magazine - ilmiah lokal
Dalam koleksi: Indonesian Tax Review vol. 07 no. 08 (2014), page 6-15.
Topik: Kontribusi Pajak; Industri Pertambangan; Wajib Pajak; Peraturan Pajak

Ketersediaan

Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: II40.76 Non-tandon: 1 (dapat dipinjam: 0) Tandon: tidak ada

Lihat Detail Induk

Isi artikel

Akhir-akhir ini semakin banyak sengketa antara Perusahaan Kontrak Karta Pertambangan dengan Pemerintah Daerah mengenai pengenaan pajak daerah yang bergulir di Pengadilan Pajak. Lantas bagaimana perlakuan perpajakannya? Pada satu sisi, perusahaan ini memiliki perjanjian Kontrak Karya Pertambangan dengan Pemerintah RI dan perjanjian ini pasti juga telah mendapat persetujuan dari DPR sesuai dengan ketentuan Pasal 11 UUD 1945 (sebelum amandemen) yang menyebutkan bahwa Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.

Opini Anda

Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini!

Kembali