Wajibkah Parpol Dikukuhkan menjadi PKP?  

Oleh:

Ikbal, Muhammad

Jenis: Article from Bulletin/Magazine - ilmiah lokal
Dalam koleksi: Indonesian Tax Review vol. 07 no. 04 (2014), page 12-17.
Topik: Pajak Penghasilan; Pajak Pertambahan Nilai; Partai Politik; Peraturan Pajak

Ketersediaan

Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: II40.75 Non-tandon: 1 (dapat dipinjam: 0) Tandon: tidak ada

Lihat Detail Induk

Isi artikel

Berbeda dengan Pajak Penghasilan (PPh), pengenaan kewajiban PPN ditentukan oleh faktor objektif. Dalam hal ini faktor objektif berupa keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum yang dapat dikenakan pajak. Terkait dengan Parpol, apakah ketiadaan transaksi penjualan yang dilakukan berdampak pada ketiadaan kewajiban Parpol untuk dikukuhkan menjadi PKP?

Opini Anda

Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini!

Kembali