Verifikasi, Apa Dasar Hukumnya?  

Oleh:

Ayza, Bustamar

Jenis: Article from Bulletin/Magazine - ilmiah lokal
Dalam koleksi: Indonesian Tax Review vol. 07 no. 3 (2014), page 42-47.
Topik: Aturan Pajak; Surat Ketetapan pajak; Wajib Pajak; Nomor Pokok Wajib Pajak

Ketersediaan

Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: II40.75 Non-tandon: 1 (dapat dipinjam: 0) Tandon: tidak ada

Lihat Detail Induk

Isi artikel

Sepintas lalu dapat dikatakan antara pemeriksaan dan verifikasi itu, beda tipis. Tujuannya adalah untuk menerbitkan surat ketetapan pajak, menerbitkan/menghapus NPWP atau mengukuhkan/mencabut pengukuhan PKP. Pertanyaannya adalah, apakah "verifikasi" sudah diatur dalam Undang-Undang KUP? Sudahkah "verifikasi" mempunyai kekuatan hukum mengikat apabila tidak diperintah oleh Undang-Undang KUP?

Opini Anda

Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini!

Kembali