Sentralisasi PPN Bukan Sebuah Pilihan  

Oleh:

Kurniawan, Dhiky

Jenis: Article from Bulletin/Magazine - ilmiah lokal
Dalam koleksi: Indonesian Tax Review vol. 06 no. 24 (2013), page 36-43.
Topik: Pajak Pertambahan Nilai; Pengusaha Kena Pajak; Wajib Pajak

Ketersediaan

Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: II40.74 Non-tandon: 1 (dapat dipinjam: 0) Tandon: tidak ada

Lihat Detail Induk

Isi artikel

Undang-Undang PPN 1984 mengatur bahwa "Apabila Pengusaha Kena Pajak terutang pajak pada lebih dari 1 (satu) tempat kegiatan usaha, Pengusaha Kena Pajak tersebut dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya dapat menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak untuk memilih 1 (satu) tempat atau lebih sebagai tempat terutangnya pajak". Namun dengan diterbitkannya Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-25/PJ/2013 pada tanggal 3 Juli 2013 membuat Wajib Pajak bertanya-tanya "Masih adakah sentralisasi PPN?"

Opini Anda

Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini!

Kembali