Prinsip Adat Aceh Tentang Perwalian Anak Korban Gempa dan Tsunami di Banda Aceh dan Aceh Besar  

Oleh:

Rasyid, Laila M. ; Asmara, Romi

Jenis: Article from Journal - ilmiah nasional - terakreditasi DIKTI
Dalam koleksi: Jurnal Dinamika Hukum vol. 12 no. 3 (Sep. 2012), page 535-546.
Topik: Anak; Korban; Gempa; Aceh; Child; Victim; earthquake; Aceh
Fulltext: 12(1)_Ros.pdf (733.1KB)

Isi artikel

Bencana gempa dan tsunami yang terjadi pada tanggal 26 Desember 2004 telah membawa banyak korban jiwa termasuk diantaranya adalah anak-anak yang kehilangan orang tua. Salah satu upaya yang dilaksanakan untuk melindungi mereka adalah dengan pengangkatan atau perwalian baik oleh orang lain maupun keluarga dekatnya. Penelitian ini memakai metode yuridis sosiologis, dengan melakukan pengumpulan data secara primer dan sekunder, dan data yang didapat diolah secara kualitatif, komprehensif dan lengkap kemudian dilakukan pembahasan, dimana diketahui beberapa tahun setelah tsunami terjadi, angka permohonan penetapan pengangkatan anak/perwalian cukup banyak terjadi baik di Banda Aceh dan Aceh Besar, dan motivasi untuk melakukan tersebut rata-rata karena kepentingan ekonomi yang berhubungan dengan uang: gaji, pensiun ataupun asuransi yang dimiliki oleh anak. Proses pengangkatan/perwalian anak yang dominan dipakai adalah melalui adat yang ada di masyarakat, dan prinsip hukum formal dipakai jika berhubungan dengan pengurusan. Di lapangan dapat ditemukan bahwa pengelolaan harta anak oleh wali seharusnya mendapat pengawasan dari geuchik, Tuha Peut dan Imum Meunasah yang merupakan pengurus Baitul Mal Gampong untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan.

Opini Anda

Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini!

Kembali