Detail Kehidupan Hukum Masyarakat Batak dan Minangkabau di Daerah Istimewa Yogyakarta Khususnya di Bidang Hukum Perkawinan, Kekerabatan, dan Hukum Waris   Oleh:  Daliyo, J.B. Jenis: Article from Books Dalam koleksi: Karya Penelitian Universitas Atma Jaya Yogyakarta, page 117-128. Topik: Masyarakat Batak dan Minangkabau; Hukum Perkawinan; Hukum Waris Ketersediaan Perpustakaan PKPM Nomor Panggil: 378 KAR Non-tandon: 1 (dapat dipinjam: 1) Tandon: tidak ada    Reserve Lihat Detail Induk Isi artikel Peristiwa rantau-merantau sering terjadi dalam masyarakat. Seseorang pergi merantau biasanya didorong oleh berbagai macara motivasi, misalnya: menuntut ilmu atau mencari nafkah. Peristiwa seperti itu juga dialami oleh anggota masyarakat suku Batak dan suku Minangkabau. Anggota masyarakat suku Batak dan suku Minangkabau banyak yang merantau ke berbagai daerah, baik ke Jawa maupun di luar Jawa bahkan ada yang ke luar negeri. Hal tersebut mereka lakukan dengan tujuan menuntut ilmu atau mencari nafkah. Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu tempat yang mereka tuju. DIY menjadi sasaran tempat perantauan mereka karena dikenal sebagai kota pelajar yang memungkinkan mereka menuntut ilmu sekaligus mencari pekerjaan. Di samping itu predikat "kota pelajar" itu menarik perhatian mereka yang ingin mencari nafkah dengan cara wiraswasta, misalnya: membuka warung makan, toko buku dan alat-alat tulis. Para perantau itu akhirnya banyak yang menetap di DIY karena merasa sudah mapan hidupnya. Mereka yang semula hanya ingin menuntut ilmu akhirnya mendapat pekerjaan di DIY bakan banyak pula yang mendapatkan jodoh di DIY, baik dengan sesama suku maupun antar suku. Banyak di antara mereka yang menikah dengan warga masyarakat Jawa di DIY. Setiap daerah di Indonesia mempunyai hukum adat yang berbeda-beda. Menurut van Vollenhoven wilayah Indonesia terbagi menjadi 19 lingkungan hukum adat. Dengan demikian suku Batak, suku Minangkabau, dan suku Jawa berbeda hukum adatnya. Suku batak, suku Minangkabau, dan suku Jawa menganut sistem kekerabatan yang berbeda. Suku Batak menganut sistem patrilineal, suku Minangkabau menganut sistem Matrilineal, sedangkan suku Jawa (penduduk asli DIY) menganut sistem parental. Sistem kekerabatan patrilineal melacak anggota kerabatnya melalui garis keturunan laki-laki. Sistem kekerabatan matrilineal melacak anggota kerabatnya melalui garis keturunan perempuan. Sistem kekerabatan parental melacak anggota kerabatnya melalui garis keturunan laki-laki dan perempuan. Sistem kekerabatan sangat besar pengaruhnya terhadap hukum perkawinan, hukum kekerabatan, dan hukum waris adat. Oleh karena itu hukum perkawinan, hukum kekerabatan, dan hukum waris adat masyarakat Batak, masyarakat Minangkabau, dan penduduk asli DIY juga berbeda. Bila suatu ketika terjadi perkawinan antar suku dan hal itu terjadi di DIY diperkirakan akan menimbulkan berbagai macam perubahan dalam sistem kekerabatan yang berakibatan pada hukum perkawinan, hukum kekerabatan, dan hukum waris adat mereka. Opini Anda Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini! Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved