Pertukaran Informasi Perpajakan Lintas Negara  

Oleh:

Kurniawan, Anang. M

Jenis: Article from Bulletin/Magazine - ilmiah lokal
Dalam koleksi: Indonesian Tax Review vol. 06 no. 13 (2013), page 24-30.
Topik: Jaminan Kerahasiaan; Wajib Pajak; Informasi Pajak

Ketersediaan

Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: II40.69 Non-tandon: 1 (dapat dipinjam: 0) Tandon: tidak ada

Lihat Detail Induk

Isi artikel

Suatu kelaziman dalam praktik pajak adalah bahwa Wajib Pajak diberikan perlindungan kerahasiaan atas semua informasi yang telah disampaikannya kepada otoritas pajak yang disampaikannya kepada otoritas pajak dalam rangka menjalankan ketentuan perpajakan. Jaminan kerahasiaan diperlukan agar Wajib Pajak dapat terbuka dan jujur dalam melaporkan semua kewajiban perpajakaanya. Tiap negara umumnya memberikan jaminan kerahasiaan Wajib Pajak dalam Undang-Undang Perpajakannya. Begitu pula dengan Indonesia, ketentuan Wajib Pajak diatur dalam Pasal 34 UU No.6 Tahun 1983 Tentan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan (s.t.d.t.d) UU No.16 Tahun 2009 (UU KUP).

Opini Anda

Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini!

Kembali