Cukupkah Sanksi Administratif untuk Kebocoran Sprindik  

Oleh:

Santoso, Budi

Jenis: Article from Bulletin/Magazine
Dalam koleksi: Warta Perundang-undangan vol. 22 no. 62 (Apr. 2013), page 12-13.
Topik: Sanksi Administratif; Sprindik KPK; UU Keterbukaan Informasi Publik; Masyarakat Antikorupsi Indonesia; Komite Etik KPK

Ketersediaan

Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: WW41.107 Non-tandon: 1 (dapat dipinjam: 0) Tandon: tidak ada

Lihat Detail Induk

Isi artikel

Dalam Pasal 17 huruf a UU KIP disebutkan bahwa informasi publik yang dikecualikan adalah informasi yang apabila dibuka dapat menghambat proses penegakan hukum yakni menghambat proses penyelidikan dan penyelidikan suatu tindakan pidana.

Opini Anda

Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini!

Kembali