Detail Kedudukan dan Fungsi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dalam Menjaminkan Stabilitas Pembangunan Studi Kasus: Perpu Nomor 1 Tahun 1992 tentang Penundaan Pelaksanaan Undang -Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Bibliografi Author: Pandjaitan, A. Hinca Ikara Putra (Advisor); Widyatmoko, Igu Agus Topik: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 Bahasa: (ID )     Penerbit: Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya     Tempat Terbit: Jakarta    Tahun Terbit: 1996     Jenis: Theses - Undergraduate Thesis Fulltext: Ign. Agus Widyatmoko's Undergraduate Theses.pdf (4.44MB; 4 download) Ketersediaan Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: FH-657 Non-tandon: tidak ada Tandon: 1  Lihat Detail Induk Abstract Dipilihnya penulisan hukum ini yang berjudul Kedudukan dan Fungsi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang dalam menjamin stabilitas pembangunan studi kasus : Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Penundaan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 dikarenakan dalam judul penulisan tersebut terdapat keganjilan yang memerlukan kajian ilmiah yang lebih lanjut maksudnya agar dapat diketahui tentang latar belakang timbulnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tersebut. Tujuannya untuk mengetahui proses pembahasan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Penundaan Pelaksaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di DPR-RI. Disamping itu juga untuk mengetahui kedudukan dan fungsi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1992 dalam menjamin stabilitas nasional. Dalam penulisan hukum ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis dan metode penelitian hukum historis. Dalam melakukan penelitian terhadap permasalahan diatas dapat disimpulkan bahwa proses pembahasan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang di DPR-RI tersebut sudah sesuai dengan mekanisme ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 125 Peraturan Tata Tertib DPR-RI. Dari sudut fungsi ketatanegaraan lahirnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dapat dipahami dan tepat untuk mengantisipasi gejolak sosial di masyarakat sekaligus menjamin stabilitas dan pembangunan nasional. Pembangunan nasional membutuhkan dukungan dari masyarakat sehingga dapat dijadikan salah satu sarana dalam stabilitas nasional. Dan hendaknya dimasa yang akan datang jika pemerintah akan menyusun Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang lagi, sebaiknya Pemerintah lebih memperhatikan unsur-unsur persyaratan lahirnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang sebab pada konsideran Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1992 tidak menyantumkan unsur hal ihwal kegentingan memaksa. Dan yang terjadi sesungguhnya disebabkan kekhawatiran pemerintah terhadap kemungkinan timbulnya gejolak sosial yang semakin luas. Oleh karena itu, Pemerintah seharusnya tidak menutupi untuk menyantumkan alasan yang sebenarnya. Opini Anda Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini! Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved