Kepentingan Umum Sebagai Alasan Penangguhan atau Pembatalan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah  

Oleh:

Simanjutak, Nikolas

Jenis: Article from Journal - ilmiah nasional - tidak terakreditasi DIKTI - atma jaya
Dalam koleksi: Atma nan Jaya vol. 9 no. 2 (Aug. 1996), page 87-104.
Topik: public interest; public interest; nullify Local Level Regulations; government with all its acts and decrees; people as community; human values; postpone
Fulltext: Kepentingan Umum Sebagai Alasan Penangguhan atau Pembatalan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah.pdf (10.47MB)

Ketersediaan

Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: AA48.6 Non-tandon: 1 (dapat dipinjam: 0) Tandon: tidak ada	Lihat Detail Induk
Perpustakaan PKBB Nomor Panggil: 405/ANJ/1 Non-tandon: tidak ada Tandon: 1	Lihat Detail Induk
Perpustakaan PKPM Nomor Panggil: A66 Non-tandon: 1 (dapat dipinjam: 0) Tandon: tidak ada	Lihat Detail Induk

Isi artikel

As no formal definition has been set up for the term public interest, the interpretation of the term may shift from one definition to another. When the term is used as an argument to postpone or to nullify Local Level Regulations, it has to be interpreted on the basis of expert opinions or views. The present paper is an attempt to describe what to consider as a measuring rod for the term in question, which can be the point of equilibrium for the continuance of life : 1) human values, 2) people as community, 3) government with all its acts and decrees. (Upload Full-Text_Ali_Desember 2023)

Opini Anda

Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini!

Kembali