Tahun Pertama Pengalihan PBB P2: Pemprov DKI Jakarta Fokus pada Pengelolaan.  

Oleh:

Setiawandi, Iwan

Jenis: Article from Bulletin/Magazine - ilmiah lokal
Dalam koleksi: Indonesian Tax Review vol. 06 no. 3 (2013), page 64-69.
Topik: PBB P2; Pemprov DKI; Perda PBB; Pajak Daerah

Ketersediaan

Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: II40.71 Non-tandon: 1 (dapat dipinjam: 0) Tandon: tidak ada

Lihat Detail Induk

Isi artikel

Seiring dengan berlakunya UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU DPRD), pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memperoleh perluasan Objek Pajak Daerah sebagai sumber penerimaan tambahan. Salah satunyaialah pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) menjadi Pajak Daerah. Tentunya, untuk dapat mengelola sistem pemungutan PBB P2, Pemprov DKI Jakrta harus mempersiapkan segala ketentuan aturan, sarana, dan prasarana guna mengoptimalkan fungsi ekstensifikasi.

Opini Anda

Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini!

Kembali