Implementasi Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pasuruan Dalam Perspektif Otonomi Daerah  

Oleh:

Isrok

Jenis: Article from Journal - ilmiah nasional
Dalam koleksi: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial (Social Sciences) vol. 19 no. 02 (Aug. 2007), page 161-166.
Topik: DPRD; legislasi; Peraturan Daerah.

Ketersediaan

Perpustakaan PKPM Nomor Panggil: J99 Non-tandon: 1 (dapat dipinjam: 0) Tandon: tidak ada

Lihat Detail Induk

Isi artikel

Hubungan pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan hubungan kerja yang kedudukannya setara dan bersifat kemitraan. Kedudukan yang setara mempunyai arti bahwa diantara lembaga-lembaga pemerintahan daerah itu memiliki kedudukan yang sejajar. Hal ini tercermin antara lain dalam membuat kebijakan daerah berupa Peraturan Daerah (PERDA). Adapun pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah dan DPRD, dan ketentuan yang ada bahwa DPRD Kota mempunyai fungsi legislasi (membentuk PERDA). Akan tetapi realitas pembuatan PERDA inisiatif selalu berasal dari Pemerintah Daerah. Permasalahan yang ada adalah bagaimana implementasi fungsi legislasi DPRD? Faktor-faktor apayang menghambat dalam implementasi fungsi tersebut dan bagaimana upayanya? Tujuan penelitian yang dilakukan di DPRD kota Pasuruan ini untuk mengetahui dan melakukan upaya pemecahannya pada implementasi fungsi DPRD. Metode yang dipergunakan dengan pendekatan yuridis empiris.

Opini Anda

Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini!

Kembali