Tindak Pidana Pemilu Legislatif di Kabupaten Banyumas dan Purbalingga (Studi tentang Kebijakan Formulasi dan Penerapan Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum)  

Oleh:

Basuki, Suhorso Agung

Jenis: Article from Journal - ilmiah nasional - terakreditasi DIKTI
Dalam koleksi: Jurnal Dinamika Hukum vol. 10 no. 2 (May 2010), page 129-146.
Topik: Pemilihan Umum; Tindak Pidana; Sanksi; Penerapan Hukum
Fulltext: V10M2010 Suharso Agung Basuki_dv.pdf (988.08KB)

Isi artikel

Pemilu Legislatif 2009 membuka peluang untuk mulai mengembalikan kedaulatan kepada rakyat. Tulisan ini membahas formulasi tindak pidana pemilu legislatif yang dirumuskan dalam Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD, dan DPD, serta penerapan Tindak Pidana PEMILU di Kabupaten Banyumas dan Purbalingga pada PEMILU 2009, yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian, sistem sanksi pidana dalam tindak pidana pemilu bersifat komulatif yaitu penggabungan sanksi pidana penjara dan denda sekaligus dikenakan kepada pelaku. Hal ini menyimpang dari sistem pemidanaan dalam KUHP Pasal 10 dan dari Dari 94 tindak pidana pemilu yang ada di Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Purbalingga hanya 3 tindak pidana pemilu yang diproses hukum. Dua putusan hakim telah berkekuatan hukum tetap, sementara putusan yang satunya melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum atau ontslag van ale rechtvervol$tn$ (di Kabupaten Banyumas). Oleh karena itu, penulis mengajukan saran : Banyaknya Partai peserta pemilu yang banyak melakukan pelanggaran Pemilu dalam undang-undang Ini, sehingga undang-undang ini perlu direvisi, dalam hal sanksi dan denda, minimal dan maksimumnya dan Penghentian penyidikan di tingkat kepolisian dan kejaksaan jangan mudah dilakukan, harus diselesaikan dengan sungguh-sungguh.

Opini Anda

Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini!

Kembali