Perampasan dan Pengembalian Barang Bukti Alat Angkut Tindak Pidana Illegal Logging dalam Mewujudkan Rasa Keadilan ( Studi Putusan di Pengadilan Negeri Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Pengadilan Negeri Purbalingga, Kabupaten Purbalingga )  

Oleh:

Danindra, Praditia

Jenis: Article from Journal - ilmiah nasional - terakreditasi DIKTI
Dalam koleksi: Jurnal Dinamika Hukum vol. 10 no. 2 (May 2010), page 121-128.
Topik: pemidanaan; barang bukti; keadilan; kepastian hukum; illegal logging
Fulltext: V10M2010 Pradita Danindra_dv.pdf (550.83KB)

Isi artikel

Studi terhadap Putusan Nomor 14/Pid.B/2006/PN.Kgn jo Nomor 37/PID/20O6/PT.BJM menunjukkan bahwa hakim sudah benar dalam penjatuhan hukuman, akan tetapi terhadap barang bukti keduanya berbeda pendapat. Pengadilan tingkat pertama mengembalikan barang bukti kepada pemiliknya, sedangkan pengadilan banding merampas barang bukti itu untuk negara. Putusan pengadilan banding ini sesuai dengan ketentuan Pasal 78 ayat (15) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Petunjuk Mahkamah Agung tentang Tehnls Yudisial dan Manajemen Peradilan Tahun 2005 dan Surat Edaran Mahkamah Agung ( SEMA ) Nomor 01 Tahun 2008. Disini Majelis Hakim bertindak hanya sebagai mulut (corong) undang-undang yang dalam bahasa Perancis dinamakan "la boushe de la lol". Pada Putusan Nomor 44/Pid.B/2009/PN.Pbg jo Nomor 371/Pid/2009/PT.Smg adalah sudah benar baik terhadap penjatuhan hukuman maupun terhadap barang bukti yang dikembalikan kepada yang berhak meski putusan ini tidak sesuai peraturan tersebut di atas. Dengan demikian maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang tersebut lebih mengutamakan rasa keadilan daripada kepastian hukum.

Opini Anda

Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini!

Kembali