| Berkembang pesatnya teknologi telah memunculkan tantangan hukum baru, termasuk dalam hal pornografi. Pornografi yang awalnya hanya berupa tulisan dan majalah kini berkembang menjadi video yang tersebar luas di internet. Kecerdasan buatan, meskipun membawa manfaat, sering disalahgunakan oleh penjahat siber, terutama melalui teknologi deepfake yang memalsukan identitas audio/video. Contoh penyalahgunaan ini termasuk kasus pornografi artis Syahrini dan pemalsuan identitas yang dibahas oleh Wakil Presiden Direktur PT Bank Central Asia, Hendra Lembong. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan siber menggunakan deepfake dan perlindungan hukum bagi korban. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan fokus pada analisis undang-undang dan regulasi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digital forensik memiliki peran penting dalam pembuktian kejahatan siber yang melibatkan deepfake. Manipulasi data oleh pelaku dapat dijerat dengan Pasal 35 UU ITE dan Pasal 66 UU PDP, yang melarang pemalsuan data pribadi. Penyebaran video deepfake pornografi melanggar Pasal 27 Ayat (1) dan Ayat (3) UU ITE, serta Pasal 4 Ayat (1) dan Pasal 6 UU Pornografi. Perlindungan hukum bagi korban melibatkan regulasi penggunaan AI, seperti UU ITE dan peraturan khusus lainnya, serta langkah-langkah represif seperti denda dan hukuman penjara. Penelitian ini menyimpulkan bahwa regulasi yang ada belum cukup untuk menangani kejahatan deepfake secara efektif. Diperlukan reformasi hukum yang lebih spesifik mengatur penggunaan AI, termasuk aspek etika, privasi, dan dampak sosialnya. Pendidikan mengenai AI juga penting untuk mengurangi risiko penyalahgunaan dan memastikan penggunaan teknologi yang bijaksana dan bertanggung jawab. |