Detail PERSELISIHAN PEMANFAATAN JALAN KHUSUS DI DALAM WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN PT TSI Bibliografi Author: Andira, Jasmine ; Hutabarat, Samuel M.P. (Advisor) Topik: Jalan Khusus; Wilayah Pertambangan Bahasa: (ID )     Penerbit: Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya     Tempat Terbit: Jakarta    Tahun Terbit: 2024     Jenis: Theses - Undergraduate Thesis Fulltext: Jasmine Andira_Undergraduate Thesis_2024.pdf (4.17MB; 9 download) 202005000095 - Jasmine Andira_LembarAdministrasi.pdf (849.74KB; 1 download) Abstract Perusahaan pertambangan pemegang Izin Usaha Pertambangan wajib memiliki Jalan Pertambangan sebagai lalu lintas untuk kepentingan usaha pertambangannya. Merujuk pada aturan mengenai Jalan dan Minerba, Jalan Pertambangan atau Jalan yang berada dalam kawasan pertambangan merupakan Jalan Khusus. Jalan Khusus berbeda dengan Jalan Umum yang peruntukkannya untuk lalu lintas umum, Jalan Khusus dibangun dan dipelihara untuk kepentingan dari penyelenggara Jalan. Ditegaskan dalam Undang- Undang Jalan dan Undang-Undang Minerba, Jalan Khusus hanya dapat dilalui oleh pihak lain dengan adanya izin dari penyelenggara jalan sehingga kebijakan atau diskresi atas pemanfaatan jalan khusus ada pada penyelenggara jalan. Apabila terdapat pihak lainnya yang memasuki Jalan Khusus tanpa mendapatkan izin dari Penyelenggara Jalan maka dikategorikan sebagai perbuatan yang melawan dan melanggar hukum. Permasalahan mengenai Status Jalan dalam Kawasan Pertambangan dapat diselesaikan melalui jalur non-litigasi dengan dukungan dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat termasuk kementerian-kementerian terkait dengan pertambangan dan jalan serta melalui jalur litigasi di pengadilan melalui Perdata ataupun Pidana. Opini Anda Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini! Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved