Detail KEWAJIBAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI NEGARA ANGGOTA PROTOKOL PALERMO DALAM MENANGANI KASUS PERDAGANGAN ORANG DARI INDONESIA KE VIETNAM Bibliografi Author: Yanada, Kezia Maria ; Sinaga, Valerie Paskalia Selvie (Advisor) Topik: Peranan Pemerintah; Perdagangan Orang; Protokol Palermo Tahun 2000 Bahasa: (ID )     Penerbit: Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya     Tempat Terbit: Jakarta    Tahun Terbit: 2024     Jenis: Theses - Undergraduate Thesis Fulltext: Kezia Maria Yanada_Undergraduated Thesis_2024.pdf (3.46MB; 4 download) 202005000168_Kezia Maria Yanada_LembarAdministrasi.pdf (652.1KB; 2 download) Abstract Perdagangan orang merupakan kejahatan yang sering ditemui di negara-negara berkembang dengan populasi penduduk yang besar. Kejahatan perdagangan orang sudah menjadi perhatian di dunia internasional karena memiliki tingkat keseriusan yang tinggi dan sering terjadi. Korban terbanyak perdagangan orang adalah perempuan dan anak-anak untuk tujuan ekspolitasi seksual, kerja paksa, maupun perbudakan. Perdagangan orang dapat terjadi melalui penipuan di berbagai social media dengan mengincar kaum muda yang sedang mencari pekerjaan dengan cepat. Untuk mengatasi hal tersebut maka diperlukan pengaturan untuk mencegah serta menanggulangi perdagangan orang baik secara internasional maupun nasional. Pengaturan internasional tentang perdagangan orang diatur dalam Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children atau Protokol Palermo Tahun 2000. Indonesia merupakan salah satu negara yang rentan sebagai pengirim dan negara tujuan perdagangan orang sehingga Indonesia telah meratifikasi Protokol Palermo Tahun 2000 untuk mencegah dan menanggulangi perdagangan orang. Kasus perdagangan orang terbaru di Indonesia adalah saat WNI diperdagangankan ke Vietnam. Dalam penelitian ini akan dibahas bagaimana peran pemerintah Indonesia dalam menangani kasus perdagangan orang di Vietnam dan mengetahui apakah tindakan yang dilakukan sudah sesuai dengan Protokol Palermo Tahun 2000. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris dimana penulisan berfokus pada sumber data yang didapatkan secara langsung dari objek penelitian, yaitu wawancara yang dilakukan dengan narasumber terkait kasus perdagangan orang. Sumber data lain juga digunakan yaitu analisa terhadap berbagai literatur, jurnal, serta konvensi internasional. Hasil penelitian menemukan bahwa pemerintah Indonesia tanggap dalam menangani korban perdagangan orang dan melakukan tindakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Protokol Palermo. Opini Anda Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini! Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved