Detail Kisruh Upeti DPR dan Pemborosan PLN   Oleh:  Atmanto, Irwan Andri Jenis: Article from Bulletin/Magazine Dalam koleksi: Gatra vol. 18 no. 52 (Nov. 2012), page 32-35. Topik: BUMN; Upeti DPR; Pemborosan PLN Ketersediaan Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: GG5.112 Non-tandon: 1 (dapat dipinjam: 0) Tandon: tidak ada     Lihat Detail Induk Isi artikel Dahlan melarang perusahaan BUMN memberikan upeti kepada DPR. Ia siap membuka nama anggota DPR yang meminta jatah ke BUMN. Dituding sebagai pengalihan isu pemborosan PLN pada masanya.Politik gas pemerintah hingga saat ini memang lebih condong mengekspor daripada memenuhi kebutuhan domestik. Yang terbaru adalah kebijakan pemerintah untuk mengalokasikan gas Tangguh pengalihan dari jatah Sempra (Amerika Serikat) untuk ekspor ke Jepang dan Korea. PLN sebenarnya mendapat bagian, tapi jumlahnya kalah jauh dibandingkan dengan ekspor ke dua negara di Timur Jauh itu (lihat GATRA, 19 September 2012): "Kesepakatan Londok Abaikan Kebutuhan Domestik"). Selama politik gas pemerintah tidak pro-domestik, selama itu pula inefisiensi pembangkit PLN bakal terus terjadi. Opini Anda Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini! Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved