Detail Penyidik Independen KPK   Oleh:  Laksmana B., Gandjar Jenis: Article from Bulletin/Magazine Dalam koleksi: Tempo vol. 41 no. 32 (Oct. 2012), page 40-41. Topik: Penyidik Independen; Penyidik KPK; KPK; Lembaga Antikorupsi Ketersediaan Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: TT25.234 Non-tandon: 1 (dapat dipinjam: 0) Tandon: tidak ada     Lihat Detail Induk Perpustakaan PKPM Nomor Panggil: T4 Non-tandon: 1 (dapat dipinjam: 0) Tandon: tidak ada     Lihat Detail Induk Isi artikel Dengan mengacu pada berbagai landasan dan tinjauan hukum, dapat disimpulkan: tidak satu pun ketentuan Undang-Undang KPK menyatakan secara tegas bahwa penyidik KPK harus berasal dari kepolisian dan kejaksaan. Penyidik KPK punya kewenanngan yangsama dengan penyidik yang diatur dalam KUHAP. Undang-Undang KPK mengatur secara tersendiri adanya penyidik yang diangkat dan diberhentikan olehlembaga ini. Kita juga dapat menggunakan metode perbandingan negara lain untuk melihat apakah lembaga pemberantasan korupsi mereka mempunyai penyidik sendiri. Hong Kong, Malaysia, Singapura, dan Brunei merupakan contoh tempat lembaga antikorupsi memiliki penyidik sendiri atau juga dapat mengambil dari kepolisisan. Dengan melihat kedudukan yang independen, sudah sepantasnya KPK memiliki penyidik sendiri. Keliru menganggap KPK adalah lembaga ad hoc, karena undang-undang tidak menyatakan demikian. Bahkan secara tegas pada bagian penjelasan umum disebutkan bahwa pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh badan khusus ini harus berkesinambungan. Opini Anda Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini! Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved