Detail PEMENUHAN PROSEDUR METODE INVESTIGASI KHUSUS PADA TINDAK PIDANA NARKOTIKA: STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG No. 1614/K/Pid.Sus/2012 Bibliografi Author: MOHAMAD, GANDHI DWIKY ; Okta, Siradj (Advisor) Bahasa: (ID )     Penerbit: Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Jakarta     Tempat Terbit: Jakarta    Tahun Terbit: 2024     Jenis: Theses - Undergraduate Thesis Fulltext: Gandhi Dwiky Mohamad_Undergraduated thesis_2024..pdf (1.17MB; 10 download) 201705000199_Gandhi Dwiky Mohamad_Lembar Administrasi...pdf (74.7KB; 2 download) Abstract Penulisan hukum dengan judul “Pemenuhan Prosedur Metode Investigasi Khusus pada Tindak Pidana Narkotika: Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 1614/K/Pid.Sus/2012” dilatarbelakngi penyalahan kewenangan alam kasus penyidikan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh pihak aparat kepolisian yang membuat terdakwa RS yang dijerat dengan Pasal 112 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Walaupun sudah terdapatnya prosedur bagaimana proses penyidikan tindak pidana narkotika dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan juga terhadap kode etik kepolisian. Polisi sebagai garda terdepan penegak hukum dalam menangani kasus tindak pidana seharusnya menjadi contoh dan panutan terhadap masyarakat bagaimana seharusnya bertindak dan bukannya bertindak menyalahi kewenagan yang telah diberikan. Permasalahan dalam penulisan ini adalah apakah dalam kasus apakah tindakan dari kepolisian melanggar kode etik kepolisian. Penelitian ini akan dilakukan dengan metode yuridis normative dimana data yang digunakan berupa data sekunder dari berbagai sumber. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa aparat kepolisian telah bertindak tidak sesuai dengan kewenagan yang diberikan dan telah melanggar kode etik kepolisian. Opini Anda Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini! Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved