Detail TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYITAAN YANG DILAKUKAN SEBELUM ADANYA PENETAPAN TERSANGKA KORPORASI DALAM PRAPERADILAN (STUDI KASUS: NOMOR 93 /Pid.Pra/2020/PN.Jkt.Sel) Bibliografi Author: Tambunan, Christe Eurica ; Okta, Siradj (Advisor) Topik: Tinjauan Yuridis; Penyitaan; Penetapan Tersangka Korporasi; Praperadilan; Hak Korporasi; Praduga Tak Bersalah. Bahasa: (ID )     Penerbit: Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya     Tempat Terbit: Jakarta    Tahun Terbit: 2024     Jenis: Theses - Undergraduate Thesis Fulltext: Christe Eurica Tambunan_Undergraduated Thesis_2024.pdf (916.78KB; 1 download) 201805510075_ChristeEuricaTambunan_Lembar Administrasi.pdf (178.68KB; 0 download) Abstract Penyitaan yang dilakukan sebelum adanya penetapan tersangka korporasi dalam praperadilan menjadi perhatian dalam tinjauan yuridis. Studi kasus yang diteliti adalah Nomor 93/PID.PRA/2020/PN.JKT.SEL. Penyitaan sebelum penetapan tersangka korporasi dalam praperadilan menimbulkan berbagai pertanyaan terkait keabsahan hukum dan perlindungan hak korporasi. PT Corfina Capital sebagai korporasi mengajukan praperadilan mengenai penyitaan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung RI sebagai Termohon. Pemohon yaitu PT Corfina selaku Manajer Investasi memiliki kedudukan hukum sebagai Pelaku Pasar Modal yang mempunyai tugas untuk mengelola Portofolio Efek untuk Para Nasabah , Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permhononan Praperadilan, penyitaan terhadap management fee Pemohon yang dilakukan oleh Termohon yaitu Kejaksaan Agung sebelum adanya Penetapan Tersangka dan Tanpa Surat Izin Ketua Pengadilan Negri Setempat melanggar prosedur Penyitaan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Angka 16 KUHAP jo Pasal 1 Angka 2 KUHAP mengakibatkan management fee sebagai objek sita tidak sah dan harus dibatalkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tinjauan yuridis terhadap penyitaan yang dilakukan sebelum adanya penetapan tersangka korporasi dalam praperadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyitaan yang dilakukan sebelum adanya penetapan tersangka korporasi dalam praperadilan memiliki implikasi terhadap keabsahan hukum dan perlindungan hak korporasi. Penyitaan sebelum penetapan tersangka korporasi dapat melanggar prinsip praduga tak bersalah dan mengakibatkan kerugian bagi korporasi yang belum terbukti bersalah. Dalam tinjauan yuridis, perlu dilakukan pembaharuan terkait penyitaan yang dilakukan sebelum adanya penetapan tersangka korporasi dalam praperadilan. Perlindungan hak korporasi perlu diperkuat dan prinsip praduga tak bersalah harus dijunjung tinggi. Selain itu, perlu adanya pengaturan yang jelas mengenai kriteria dan prosedur penyitaan dalam praperadilan agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum. Opini Anda Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini! Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved