Kejahatan seksual merupakan tindakan yang melanggar hak asasi manusia, terlebih apabila dilakukan terhadap seseorang yang lebih rentan untuk dijadikan sasaran akibat keterbatasannya, seperti anak penyandang disabilitas intelektual (Down Syndrome). Oleh karena itu dibutuhkan perlindungan hukum yang baik terhadap korban kejahatan seksual yang merupakan anak dengan disabilitas intelektual. Terutama pada saat persidangan karena masih terdapat penegak hukum yang meragukan keterangan korban oleh karena keterbatasan dan juga umurnya, hal tersebut juga berdampak pada keyakinan hakim. Melihat tindak kejahatan seksual yang dilakukan di tempat sepi juga mengurangi persentase adanya saksi lain selain korban dan pelaku, sehingga di persidangan terkadang alat bukti saksi yang dihadirkan adalah saksi korban saja dan hal tersebut diperbolehkan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, namun hal ini dipandang bertentangan dengan asas Unus Testis Nullus Testis dalam KUHAP yang berarti satu saksi bukanlah saksi. Oleh karena itu, UU TPKS membentuk pengecualian bahwa keterangan saksi korban saja ditambahkan satu alat bukti lainnya sudah cukup untuk membuktikan terjadinya suatu kejahatan seksual dan hal tersebut tidak melanggar asas Unus Testis Nullus Testis, dan walaupun korban adalah anak dengan disabilitas intelektual, kekuatan pembuktiannya tetap setara dengan keterangan korban lainnya karena dalam hal ini korban akan dibantu oleh Pendamping yang ahli dan memahami korban, serta sudah disumpah juga. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan yang berfokus pada sumber-sumber data yang pada dasarnya didapat berdasarkan penelitian-penelitian objek secara langsung, yakni dari pendekatan wawancara terhadap beberapa narasumber yang bersangkutan dengan topik penulisan hukum melalui Purposive Sampling.
Sexual offenses constitute actions that violate human rights, particularly when committed against individuals who are more vulnerable due to their limitations, such as children with intellectual disabilities (Down Syndrome). Consequently, there is a critical need to robust legal protection for victims of sexual crimes who are children with intellectual disabilities. Especially during court proceedings, as there are still law enforcement officials who may doubt the testimony of the victim due to their limitations and age, which can also significantly impact the judge's conviction. Considering that sexual crimes often occur in secluded places, reducing the likelihood of additional witnesses besides the victim and the perpetrator, court proceedings may sometimes present only the victim's testimony as evidence. While this is allowed by the Law on Sexual Violence Crimes, it is perceived as conflicting with the principle of Unus Testis Nullus Testis in the Criminal Procedure Code (KUHAP). Therefore, the Law on Sexual Violence Crimes establishes an exception, stating that the testimony of the victim, coupled with one other piece of evidence, is sufficient to prove the occurrence of a sexual crime. This exception does not violate the principle of Unus Testis Nullus Testis. Even when the victim is a child with intellectual disabilities, the probative value of their testimony remains equal to that of other victims, as they are assisted by a skilled advocate or companion who understands and supports them, and they were sworn in before providing the testimony. The research method used is empirical juridical with a focus on data sources primarily obtained through direct research on the object, namely through interviews with several informants related to the legal writing topic using Purposive Sampling approach. |