Pasal 31 Undang Undang Penanaman Modal mengamanatkan pembentukan wilayah Kawasan Ekonomi Khusus untuk membantu meningkatkan perkembangan ekonomi nasional Indonesia. Untuk menarik minat investor dalam melakukan penanaman modal di Indonesia, pemerintah memberikan berbagai fasilitas dan kemudahan kepada investor yang melakukan kegiatan usaha di Kawasan Ekonomi Khusus. Dalam implementasinya pemberian fasilitas dan kemudahan di Kawasan Ekonomi Khusus masih terdapat permasalahan hukum dan ketidaksesuain antara peraturan pusat dan pemerintah daerah. Hal ini kerap merugikan investor dan menghambat minat investor untuk melakukan penanaman modal di Indonesia.
Penelitian ini akan membahas mengenai pengaturan penanaman modal di Kawasan Ekonomi Khusus Lido dari segi perlindungan hukum kepada investor, penyelesaian sengketa apabila terjadi sengeketa antara investor dengan pemerintah di wilayah Kawasan Ekonomi Khusus Lido, dan penerapan sanksi kepada investor yang melanggar peraturan Indonesia. |