| Ketika sebuah perusahaan dinyatakan pailit, maka tidak hanya Perusahaan tersebut yang dirugikan namun juga pihak lain akan terkena dampaknya seperti pekerja di Perusahaan tersebut. Pekerja merupakan salah satu faktor pendukung dalam pembangunan nasional. Para pekerja pada Perusahaan tersebut akan terancam mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Ketika tenaga kerja di PHK, mereka berhak memperoleh uang pesangon baik karena alasan pailit maupun alasan lainnya, uang pesangon dihitung secara normatif, berpedoman pada masa kerja, upah pokok, dan tunjangan tetap. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui ketentuan hak-hak pekerja dalam situasi kepailitandan penerapan perlindungan hak-hak pekerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji terkait hukum sebagai asas hukum, norma, doktrin hukum, teori hukum, dan hal-hal kepustakaan lainnya guna untuk menjawab permasalahan-permasalahan hukum yang sedang diteliti. Hasil penelitiannya adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memberikan perlindungan dan fasilitas bagi pekerja dalam situasi kepailitan perusahaan. Undang-undang ini memberikan perlindungan terhadap gaji dan tunjangan pekerja dalam situasi kepailitan dengan tegas. Selain itu, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 memfasilitasi penyelesaian sengketa antara pekerja dan pengusaha dalam kasus kepailitan melalui jalur bipartit, tripartit, atau arbitrase. Pekerja juga disarankan untuk memahami hak-hak mereka dan bagaimana cara melindungi hak-hak tersebut selama proses kepailitan selain itu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 memberikan perlindungan bagi hak-hak pekerja dalam situasi kepailitan perusahaan. Jika aset perusahaan tidak cukup untuk membayar hak-hak pekerja, maka pekerja memiliki hak untuk memperoleh prioritas dalam pembayaran dari aset yang tersedia. Selain itu, pekerja juga dapat mengajukan klaim ke Pengadilan Niaga untuk memperoleh hak-hak mereka. Namun, dalam praktiknya, implementasi hak-hak pekerja dalam situasi kepailitan masih menghadapi beberapa tantangan, seperti kurangnya informasi yang tersedia tentang hak-hak pekerja, kurangnya dukungan dari pihak-pihak terkait, dan proses hukum yang kompleks. Keimpulannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 melindungi pekerja dalam kepailitan perusahaan, tetapi implementasinya masih sulit karena kurangnya informasi dan kompleksitas hukum. |