Detail Koalisi Partai Politik Dalam Sistem Demokrasi di Indonesia (Studi Koalisi Partai Pemenang Pilkada Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018) Bibliografi Author: Rinanto, Ali Ghiffar Putra ; Yudoprakoso, Paulus Wisnu (Advisor) Topik: Demokrasi; Partai Politik; Pemilihan Gubernur; Kalimantan Barat. Bahasa: (ID )     Penerbit: Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya     Tempat Terbit: Jakarta    Tahun Terbit: 2023     Jenis: Theses - Undergraduate Thesis Fulltext: Ali Ghiffar Putra Rinanto_Undergraduated Thesis_2023.pdf (1.96MB; 4 download) 2016050147_Ali Ghiffar Putra Rinanto_LembarAdministrasi.pdf (49.31KB; 2 download) Abstract Sebagai sebuah konsepsi negara demokrasi, Indonesia sejatinya melakukan pemilihan pejabat eksekutif maupun legislatif melalui mekanisme Pemilihan Umum yang dilakukan oleh masyarakat dalam suatu periode tertentu. Terlebih di era pasca reformasi yang terjadi pada tahun 1998, dimana asas Pemilihan Umum mulai diterapkan secara ideal melalui serangkaian mekanisme yang telah diatur. Jenjang pemilihan umum ini dilakukan pada berbagai tingkatan mulai dari pemilihan Presiden hingga pemilihan Kepala Desa untuk Lembaga Eksekutif dan Pemilihan anggota parlemen DPR RI hingga anggota DPRD Kabupaten atau Kota untuk Lembaga Legislatif. Pada konteks pembagian teritorial Indonesia, daerah terbagi atas 2 (dua) wilayah dalam cakupan Provinsi dan Kabupaten atau Kota yang kepala pemerintahannya dipilih melalui mekanisme Pemilihan Kepala Daerah atau yang dalam sebutan lain adalah Pilkada. Untuk cakupan wilayah provinsi daerah dipimpin oleh Gubernur sedangkan untuk wilayah Kabupaten atau Kota dipimpin oleh pejabat Bupati atau Walikota. Kalimantan Barat sebagai salah satu provinsi di Indonesia lantas juga melakukan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan undang- undang yang berlaku. Adapun dalam pergelaran pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur untuk periode 2018-2023 yang di langsungkan pada tahun 2018; dimana terdapat serangkaian proses yang berlangsung mulai sejak sebelum pemilihan berlangsung hingga setelah pemilihan berakhir. Dimana dinamika yang terjadi tersebut sejatinya merupakan sebuah rangkaian demokrasi yang sedang diterapkan di provinsi Kalimantan Barat. Maka untuk memenuhi sistem demokrasi yang diwakili oleh Partai Politik, suatu mekanisme peraturan perundang-undangan dibutuhkan utnuk mengatur secara lengkap mengenai koalisi Partai Politik. Opini Anda Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini! Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved