Detail Kewenangan ASEAN dalam membuat perjanjian internasional dengan pihak eksternal tentang tanggap darurat bencana alam di kawasan Asia Tenggara Bibliografi Author: Puspita, Natalia Yeti ; Triatmodjo, Marsudi (Promotor); Supriyanto, Agustinus (Co-Promotor) Topik: Kewenangan ASEAN; Perjanjian Internasional; Tanggap Darurat Bencana Alam; Asia Tenggara Bahasa: (ID )     Penerbit: Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada     Tempat Terbit: Yogyakarta    Tahun Terbit: 2018     Jenis: Theses - Dissertation - Abstract of Dissertation Fulltext: resume disertasi lengkap pengesahan 1.pdf (983.15KB; 1 download) Abstract Asia Tenggara adalah kawasan yang rawan terhadap bencana alam. Dalam praktik, kewenangan ASEAN sebagai sebuah organisasi internasional (OI) dalam membuat perjanjian internasional tentang tanggap darurat bencana alam telah menjadi permasalahan hukum sehubungan dengan kuatnya prinsip kedaulatan negara dan non intervensi yang diterapkan oleh negara-negara anggota ASEAN. Tujuan penulisan disertasi ini adalah untuk menemukan kebenaran hukum tentang kewenangan ASEAN sebagai OI dalam membuat perjanjian internasional dengan pihak eksternal tentang tanggap darurat bencana alam di kawasan Asia Tenggara. Rumusan masalah utama disertasi ini adalah bagaimanakah kewenangan ASEAN dalam membuat perjanjian internasional tentang tanggap darurat bencana alam di kawasan Asia Tenggara, yang dijabarkan dalam tiga sub rumusan masalah yaitu (a) Mengapa diperlukan perjanjian internasional antara ASEAN dengan pihak eksternal tentang tanggap darurat bencana alam di kawasan Asia Tenggara; (b) Badan ASEAN manakah yang mempunyai kewenangan untuk membuat perjanjian internasional dengan pihak eksternal tentang tanggap darurat bencana alam; dan (c) Apakah terdapat pelimpahan kewenangan dari negara anggota ASEAN kepada ASEAN untuk membuat perjanjian internasional tentang tanggap darurat bencana alam serta bagaimanakah status perjanjian tersebut terhadap negara anggotanya. Penelitian disertasi ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif-analitis dan menekankan pada data sekunder sebagai data utama. Adapun penarikan kesimpulannya dengan metode induktif dan deduktif. Hasil penelitian disertasi ini adalah sebagai berikut: Saat ini kewenangan ASEAN dalam membuat perjanjian internasional dengan pihak eksternal tentang tanggap darurat bencana alam di kawasan Asia Tenggara lebih mengedepankan status dan mekanisme ASEAN sebagai collective members. Oleh karenanya (1) mengingat bencana alam yang semakin intens melanda kawasan Asia Tenggara, seringkali bersifat masif dan lintas batas negara, atau terjadi dalam konflik bersenjata maka berdasarkan prinsip kerja sama internasional yang juga tertuang dalam konsep global administrative law, serta prinsip attribution of powers yang dilengkapi dengan doktrin implied powers diperlukan perjanjian internasional yang dibuat oleh ASEAN sebagai OI. Hal ini dapat menjadi penanda legitimasi dan akuntabilitas ASEAN sebagai OI yang mempunyai personalitas hukum; (2) Badan ASEAN yang memiliki kewenangan membuat perjanjian internasional tentang tanggap darurat bencana alam saat ini adalah AMMDM, ACDM, AHA Center dan Sekjend ASEAN; (3) Tidak ada pelimpahan kewenangan dari negara anggota kepada ASEAN dalam perjanjian internasional tentang tanggap darurat bencana alam, sehingga kekuatan mengikatnya diserahkan kepada mekanisme nasional masing-masing negara anggota. Joint ASEAN Agreement dipilih sebagai bentuk pelaksanaan legitimasi kewenangan ASEAN sebagai OI. Opini Anda Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini! Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved