DPP DKI Jakarta : Kami Terus Perbaiki Sistem Pemungutan BPHTB  

Oleh:

Susilo, Arief

Jenis: Article from Bulletin/Magazine - ilmiah lokal
Dalam koleksi: Indonesian Tax Review vol. 5 no. 11 (2012), page 68-73.
Topik: BPHTB; UU PDRD; Pemerintah Daerah; Peraturan Daerah; Peraturan Menteri Keuangan

Ketersediaan

Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: II40.68 Non-tandon: 1 (dapat dipinjam: 0) Tandon: tidak ada

Lihat Detail Induk

Isi artikel

Sebagai amanat UU Nomor 28 Taun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi DAerah (UU PDRD), pemerintah daerah (pemda) mendapat kepercayaan dari pemerintah pusat ugelola pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). salah satu alasan pengalihan kewenangan pengelolaan tersebut ialah memaksimalkan penerimaan. Hal ini dikarenakan yang lebih mengatahui Objek dan Subjek BPHTB adalah pemerintah daerah. Atas pengalihan tersebut, tentunya pemda harus menyiapkan segala sesuatunya sehingga pemungutan BPHTB dapat berjalan secara maksimal.

Opini Anda

Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini!

Kembali