Detail ANALISIS KEBIJAKAN KEAMANAN SIBER DALAM SEKTOR E-COMMERCE DI INDONESIA DITINJAU DARI PENDEKATAN HUMAN-CENTRIC Bibliografi Author: Dewi, Martha ; Wahyuningtyas, Sih Yuliana (Advisor) Topik: E-commerce; Keamanan; Keamanan Siber; Human-centric. Bahasa: (ID )     Penerbit: Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya     Tempat Terbit: Jakarta    Tahun Terbit: 2022     Jenis: Theses - Undergraduate Thesis Fulltext: 201805510003_Martha Dewi_Lembar Administrasi.pdf (757.84KB; 9 download) Martha Dewi_Undergraduated Thesis_2022.pdf (1.39MB; 25 download) Abstract Perkembangan teknologi memberikan dampak yang besar pada sektor ekonomi terlihat dengan keberadaan e-commerce. Jumlah pengguna e-commerce di Indonesia mencapai 178 juta orang pada tahun 2022. Dengan jumlah sebanyak itu tentunya membutuhkan perlindungan hukum terhadap keamanan di dalam ruang siber, tempat berlangsungnya aktifitas-aktifitas e-commerce. Penulisan ini bertujuan untuk menganalisa kebijakan keamanan siber dalam dunia perdagangan elektronik (e-commerce) di Indonesia dengan pendekatan human-centric. Konsep keamanan yang awalnya bertujuan hanya untuk perlindungan keamanan negara (state security) diperluas menjadi state-people security yang berarti perlindungan terhadap manusia dan keamanannya. Indonesia sebagai negara hukum yang bercorak welfare state mengadopsi konsep keamanan modern, yaitu keamanan yang tidak hanya mengedepankan ketertiban negara semata, namun juga keamanan yang melindungi keselamatan, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat. Implikasi logis yang muncul akibat corak welfare state yang dimiliki Indonesia adalah pembentukan peraturan perundang-undangan yang menggunakan pendekatan human-centric. Sehingga pembahasan dalam penulisan ini berkisar pada mengapa pendekatan human centric diperlukan dalam penerapan kebijakan keamanan siber bagi sektor e-commerce di Indonesia dan bagaimana kebijakan keamanan siber dalam sektor e-commerce di Indonesia ditinjau dari pendekatan human-centric. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normative dengan analisis kualititatif dan teknik pengumpulan data berupa studi Pustaka. Hasil analisis dari penulisan ini adalah ditemukannya beberapa peraturan yang tidak memenuhi unsur pembentukan perundang-undangan dikarenakan tidak adanya keterlibatan publik serta adanya cleah dalam pemenuhan HAM yang menyebabkan penerapannya tidak human centric. Dikatakan tidak human centric karena adanya kebijakan yang tidak sesuai dengan pembentukan peraturan perundang-undangan serta tidak memenuhi human right-based approach. Opini Anda Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini! Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved