Detail Kewenangan Pengadilan Niaga Dalam Mengadili Permohonan Pailit Dimana Terdapat Klausul Perjanjian Arbitrase Dalam Perjanjian Bibliografi Author: JSX, Efraim ; Doloksaribu, Eddie Imanuel (Advisor) Topik: Pengadilan Niaga; Pailit; Perjanjian Arbitrase Bahasa: (ID )     Penerbit: Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya     Tempat Terbit: Jakarta    Tahun Terbit: 2022     Jenis: Theses - Undergraduate Thesis Fulltext: 2016050182_Efraim JSX_Lembar Administrasi__.pdf (322.27KB; 4 download) EFRAIM JSX_UNDERGRADUATED THESES_2022 (1).pdf (1.36MB; 9 download) Abstract Penulisan hukum ini membahas tentang “KEWENANGAN PENGADILAN NIAGA DALAM MENGADILI PERMOHONAN PAILIT DIMANA TERDAPAT KLAUSUL PERJANJIAN ARBITRASE DALAM PERJANJIAN”, yang menjadi objek penelitian disini adalah kewenangan Pengadilan Niaga dalam memeriksa permohonan kepailitan jika dalam perjanjian antara pemohon dan termohon pailit mengatur penyelesaian sengketa melalui arbitrase, serta implikasi yuridis terhadap adanya klausula arbitrase dalam perjanjian yang menjadi dasar timbulnya utang dikaitkan dengan pengajuan permohonan pailit oleh kreditur terhadap debitur di Pengadilan Niaga. Dalam penulisan hukum ini penulis menggunakan metode yuridis empiris, yaitu suatu metode penelitian dimana penulis melakukan pendekatan melalui identifikasi hukum yang tidak tertulis serta efektifitas dari hukum itu sendiri. Adapun teknik pengambilan data yang penulis lakukan dengan wawancara dengan memberikan pertanyaan serta menarik jawaban dari narasumber yang telah penulis pilah dengan anggapan memenuhi kriteria dari penulisan hukum ini. Kemudian dengan analisis data kualitatif penulis menarik kesimpulan dari hasil penelitian ini bahwa dalam kasus kepailitan yang memiliki klausula arbitrase, Pengadilan Niaga tetap memiliki hak serta kewenangan untuk memeriksa dan menyelesaikan sebagaimana peran yang dimiliki oleh Pengadilan Umum, meskipun adanya undang-undang klausula arbitrase dalam Pengadilan Negeri yang telah mengatur perundang-undangan kepailitan sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 ayat 1 serta Pasal 303 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Opini Anda Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini! Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved