Detail TINJAUAN YURIDIS PELINDUNGAN INVESTOR DENGAN DANA KOMPENSASI KERUGIAN INVESTOR (DISGORGEMENT FUND) TERHADAP TINDAK PIDANA DI BIDANG PASAR MODAL Bibliografi Author: Triputra, Elsen ; Baskara, Agustinus Prajaka Wahyu (Advisor) Topik: disgorgement fund; tindak pidana pasar modal; Otoritas Jasa Keuangan Bahasa: (ID )     Penerbit: Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya     Tempat Terbit: Jakarta    Tahun Terbit: 2022     Jenis: Theses - Undergraduate Thesis Fulltext: 201805000038_Elsen Triputra_Lembar Administrasi.pdf (580.57KB; 15 download) Elsen Triputra_Undergraduated Theses_2022.pdf (1.57MB; 25 download) Abstract Penetapan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.04/2020 tentang Pengembalian Keuntungan Tidak Sah dan Dana Kompensasi Kerugian Investor di Bidang Pasar Modal, telah memberikan warna baru dalam perlindungan investor pasar modal. Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini disgorgement fund merupakan kompensasi kerugian yang diberikan kepada investor yang dananya diperoleh melalui pengembalian keuntungan tidak sah berdasarkan perintah tertulis Otoritas Jasa Keuangan kepada tersangka. Hanya saja, masih ada beberapa permasalahan yang ditemukan untuk penerapan disgorgement fund di Indonesia, terutama dalam hal disgorgement fund bagi investor yang dirugikan dalam suatu tindak pidana pasar modal. Kepastian hukum dari perintah tertulis Otoritas Jasa Keuangan bagi tersangka tindak pidana pasar modal akan berbenturan dengan hukum acara pidana Indonesia yang tidak mengenal pemulihan yang adil melalui disgorgement. Perlu diperhatikan bahwa dalam hal ini apabila disgorgement tidak dapat dilaksanakan, maka secara otomatis disgorgement fund juga tidak dapat terlaksana. Dalam skripsi ini, Penulis merumuskan permasalahan berupa kepastian hukum perintah tertulis Otoritas Jasa Keuangan mengenai disgorgement kepada tersangka tindak pidana pasar modal dan dampak hukum bagi tersangka tindak pidana pasar modal yang tidak dapat mampu melakukan pembayaran. Penelitian ini dilaksanakan dengan metode yuridis normatif dengan melakukan studi komparatif antara sistem disgorgement di Amerika Serikat dan sistem disgorgement di Indonesia untuk menemukan prinsip-prinsip yang dapat mewujudkan kepastian hukum penerapan disgorgement fund di Indonesia. Dari seluruh rangkaian pembahasan, penulis menyimpulkan bahwa kepastian hukum perintah tertulis Otoritas Jasa Keuangan dapat diwujudkan sebagai pemulihan yang adil melalui penetapan pengadilan negeri perdata karena pada dasarnya pada tindak pidana ekonomi, sanksi pidana adalah ultimum rimedium. Opini Anda Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini! Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved