Detail KAJIAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN KREDITUR DALAM PERJANJIAN KREDIT ATAS BERLAKUNYA POJK STIMULUS COVID 19 TERHADAP BANK DAERAH Bibliografi Author: Tarukponno, Julia Trixie Jiel ; Hutabarat, Samuel M.P. (Advisor) Topik: Perlindungan Kreditur; Perjanjian Kredit; POJK Stimulus COVID 19; Upload; Atmalib Bahasa: (ID )     Penerbit: Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya     Tempat Terbit: Jakarta    Tahun Terbit: 2022     Jenis: Theses - Undergraduate Thesis Fulltext: 201705510021_Julia Trixie_Lembar Administrasi.pdf (120.81KB; 3 download) Julia Trixie Jiel Tarukponno_Undergraduate Theses_2022.pdf (3.25MB; 10 download) Abstract Sejak akhir tahun 2019 sampai sekarang ini Indonesia masih dilanda pandemi COVID 19 (Coronavirus Disease) sehingga berdampak terhadap aktivitas ekonomi khususnya pihak perbankan yang selaku Kreditur yang mengakibatkan menurunnya kemampuan Debitur dalam memenuhi kewajibannya mengangsur/membayar kredit. Pihak Kreditur mengalami risiko kredit akibat menurunnya kualitas kredit pihak Debitur yang selanjutnya dapat mempengaruhi tingkat kesehatan bank selaku Kreditur. Sehingga, Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga yang mempunyai fungsi menjalankan sistem pengawasan dan pengaturan yang terintegrasi pada semua aktivitas di sektor jasa keuangan menerbitkan beberapa aturan baru yang dapat membantu permasalahan para Debitur dalam melakukan kewajibannya. Diantaranya POJK No. 11/POJK.03/2020 terkait Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (POJK Stimulus COVID 19. Tetapi dengan adanya POJK Stimulus COVID 19 ini masih terdapat beberapa hal yang dapat merugikan pendapatan pihak perbankan sebagai Kreditur. Penulis membagi rumusan masalah menjadi dua: Pertama mengenai perlindungan Kreditur pada perjanjian kredit atas berlakunya POJK No. 11/POJK.03/2020 Terkait Stimulus Perekonomian Nasional Menjadi Kebijakan Countercyclical Dampak Persebaran COVID 19 terhadap bank daerah (Bank Pembangunan Daerah Papua), dan Kedua bagaimana restrukturisasi kredit antara pihak Kreditur dengan pihak Debitur menajdi dampak pandemi COVID 19. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu metode yuridis normatif, dimana penelitian penulisan ini menggunakan data primer atau data yang secara langsung didapat dari sumbernya dalam hal ini PT. Bank Pembangunan Daerah Papua dan data sekunder atau studi dokumen, baik kajian atas konvensi, peraturan, ataupun perjanjian internasional, mencakup kajian pada asas dan norma yang ada demi menuntaskan permasalahan hukum. Penelitian ini menganalisis perjanjian kredit dan perjanjian restrukturisasi kredit karena adanya POJK Stimulus COVID 19, dimana terdapat kerugian terhadap pihak Kreditur karena adanya peraturan tersebut. Sehingga untuk melindungi pihak Kreditur dalam Perjanjian Restrukturisasi Kredit maka pihak Kreditur perli memerhatikan kualitas kredit yang diberikan kepada Debitur sesuai dengan ketentuan Pasal 3 POJK Stimulus COVID 19 dan juga pihak Kreditur diberikan Stimulus Bunga/stimulus kredit oleh pemerintah pusat. Undang-undang mengenai stimulus bunga/stimulus kredit terdapat dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020, Nomor 16 Tahun 2020, Nomor 19 Tahun 2020, dan Nomor 3 Tahun 2021. Pihak Kreditur dalam memberikan relaksasi kredit kepada Debitur perlu memperhatikan kriteria Debitur yang memang terkena dampak COVID 19 atau yang kesulitan membayar kewajibannya akibat usaha yang terkena dampak pandmei COVID 19. Perjanjian Restrukturisasi Kredit juga menegaskan fasiliyas kredit yang memuat jangka waktu besarnya jumlah kredit yang direlaksasi dan besarnya angsuran kredit yang disesuaikan dengan kemampuan angsur Debitur Opini Anda Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini! Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved