Detail ANALISIS YURIDIS IMPLIKASI JAMINAN INTERNASIONAL ATAS PESAWAT TERBANG DALAM KEPAILITAN BADAN USAHA ANGKUTAN UDARA NIAGA DI INDONESIA Bibliografi Author: Adiwinata, Hans Sebastian ; Supancana, Ida Bagus Rahmadi (Advisor) Topik: Jaminan Internasional; Kepailitan; Irrevocable De-Registration and Export Request Authorization (IDERA). Bahasa: (ID )     Penerbit: Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya     Tempat Terbit: Jakarta    Tahun Terbit: 2022     Jenis: Theses - Undergraduate Thesis Fulltext: Hans Sebastian Adiwinata_Undergraduated Theses_2022.pdf (2.42MB; 128 download) 201805000032_Hans Sebastian Adiwinata_Lembar Administrasi.pdf (177.44KB; 13 download) Abstract Industri penerbangan merupakan industri padat modal sebagaimana secara eksplisit ditegaskan dalam konsiderans Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Sehubungan dengan kekosongan hukum di Indonesia dalam membebankan pesawat terbang sebagai jaminan kebendaan, maka Pemerintah Indonesia melakukan ratifikasi atas Konvensi Cape Town 2001 dan Aircraft Protocol 2001 melalui Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2007 tentang Pengesahan Konvensi tentang Kepentingan Internasional dalam Peralatan Bergerak beserta Protokol pada Konvensi tentang Kepentingan Internasional dalam Peralatan Bergerak mengenai Masalah-masalah Khusus pada Peralatan Pesawat Udara. Pada prinsipnya, melalui ratifikasi tersebut, Indonesia merekognisi adanya jaminan internasional yang melekat pada pesawat terbang yang dapat ditimbulkan atas perjanjian jaminan kebendaan, perjanjian pengikatan hak bersyarat, atau perjanjian sewa guna usaha. Melalui penelitian ini, Penulis mengemukakan setidak-tidaknya terdapat 2 (dua) rumusan permasalahan yang memiliki urgensi dalam modernisasi dan harmonisasi hukum di Indonesia yakni implikasi yang ditimbulkan atas jaminan internasional terhadap kedudukan hak tagih kreditor dalam hal terjadinya kepailitan badan usaha angkutan udara niaga di Indonesia dan upaya eksekutorial pesawat terbang oleh kreditor melalui Irrevocable De-Registration and Export Request Authorization (IDERA) sehubungan dengan terjadinya kepailitan tersebut. Penulis memfungsionalisasikan metode yuridis normatif sebagai upaya dalam melakukan pengkajian terhadap 2 (dua) urgensi permasalahan tersebut dan dalam hal ini Penulis melakukan penelahaan yang bersumber atas data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier melalui studi kepustakaan. Penulis mengkonklusikan bahwa eksistensi implikasi jaminan internasional terhadap kedudukan hak tagih kreditor menjadikan kreditor yang bersangkutan berkedudukan sebagai kreditor separatis dan instrumen IDERA dalam mengeksekusi objek pesawat terbang sehubungan dengan terjadinya kepailitan dapat dilangsungkan berdasarkan Alternatif A Pasal XI ayat (5) huruf (b) Aircraft Protocol 2001 yang membuka posibilitas bagi kreditor untuk mengajukan permohonan penetapan tindakan sementara kepada Pengadilan sebelum berakhirnya jangka waktu penangguhan eksekusi 60 (enam puluh) hari sebagaimana yang dinyatakan secara opt-in oleh Indonesia terhadap ketentuan Pasal XXX ayat (3) Aircraft Protocol 2001 yang berkaitan dengan Alternatif A Pasal XI Aircraft Protocol 2001. Opini Anda Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini! Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved