| (E) Pandemi Covid-19 membatasi ruang gerak masyarakat dan jalannya bisnis, tak terkecuali perusahaan ekspedisi J&T Express. Bapak Daniel adalah salah satu konsumen J&T Express yang merasakan dampak pandemi. Beliau mengalami kerugian karena keterlambatan pengiriman oleh J&T Express. Diketahui bahwa keterlambatan pengiriman ini terjadi karena adanya peraturan pembatasan penerbangan komerial selama masa mudik 2021, yang diundangkan Pemerintah untuk menanggulangi penyebaran Covid-19. Dalam penulisan ini terdapat dua permasalahan yang dibahas yaitu, apakah konstruksi hukum force majeure dalam keterlambatan pengiriman barang oleh J&T Express kepada Bapak Daniel karena pembatasan penerbangan komersial terpenuhi dan bagaimana upaya penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh Bapak Daniel sebagai konsumen J&T Express. Dalam hal ini, konstruksi hukum force majeure terpenuhi karena adanya Covid-19 yang disahkan sebagai bencana nasional dan adanya pembatasan penerbangan komersial melalui peraturan perundang-undangan. Kedua hal ini digolongkan sebagai force majeure karena merupakan keadaan yang menghambat pemenuhan perjanjian pengangkutan bukan karena kesalahan pihak tersebut dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya. Lebih tepatnya force majeure relatif karena J&T Express masih dapat melaksanakan kewajibannya dengan upaya lain. Force majeure relatif masih memungkinkan Bapak Daniel mengajukan gugatan terhadap tidak dipenuhinya kewajiban J&T Express. Selain itu, sesuai semangat perlindungan konsumen di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Bapak Daniel berhak mengajukan gugatan dan mendapatkan ganti rugi. Berdasarkan pembahasan atas permasalahan yang diteliti, penulis memberikan saran agar konsumen mengajukan pengaduan terlebih dahulu kepada J&T Express kemudian menuntut ganti kerugian berdasarkan musyawarah atau mediasi. Apabila hal ini tidak tercapai, konsumen dapat mengajukan gugatan ganti rugi karena wanprestasi perjanjian pengangkutan mengikuti sistem peradilan yang berlaku di Indonesia. |